Soal Polemik Pergantian Kapolri, KIH Dianggap seperti Oposisi

BOGOR, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, mempertanyakan konsistensi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai partai pendukung pemerintah. Pasalnya, Ikrar menilai KIH lebih tampak berperan seperti partai oposisi.

Ikrar menjelaskan, ketidakjelasan posisi KIH tampak dari sikap yang ditunjukkan terkait pergantian kepala Polri. Sebagai partai pendukung, KIH lebih banyak mendesak Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri yang justru menciptakan polemik berkepanjangan.

"KIH ini oposisi atau pendukung pemerintah. Teori dan praktik politik di seluruh dunia, partai pendukung itu mendukung presiden, bukan menghalang-halangi, apalagi mendesak kebijakan presiden," kata Ikrar, saat dihubungi, Rabu (18/2/2015).

Ikrar menuturkan, Presiden Jokowi tidak perlu ragu mengambil keputusan terkait Budi Gunawan. Bahkan, ia mendorong agar Jokowi berani membatalkan pelantikan Budi meski KIH terus memberikan desakan agar jenderal bintang tiga itu dilantik sebagai kepala Polri. (Baca: PDI-P: Kami Tetap Minta Jokowi Lantik Budi Gunawan)


"Loh, yang dipilih rakyat siapa, Presiden atau ketum partai? Presiden jangan takut, tidak ada alasan untuk takut membatalkan pelantikan Budi Gunawan," ujarnya. (Baca: "Masalah Ini Berawal dari Kesalahan Jokowi Sendiri...")

Di tengah ketidakjelasan sikap Jokowi, dua pimpinan KPK sudah dijerat oleh kepolisian. Bambang Widjojanto dijerat terkait sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, sementara Abraham Samad dijerat dengan tuduhan memalsukan dokumen.
Sebanyak 21 penyidik KPK kemungkinan juga terancam menjadi tersangka karena kepolisian menduga izin kepemilikan senjata api yang mereka miliki sudah kedaluwarsa. Salah satu penyidik yang terancam ditetapkan sebagai tersangka adalah Novel Baswedan.
Dengan kondisi ini, KPK tinggal memiliki dua pemimpin, yaitu Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja. Namun, beberapa waktu lalu, mereka juga telah dilaporkan kepada Badan Reserse Kriminal Polri.
Jokowi tidak memenuhi janjinya akan mengambil keputusan pada pekan lalu. Jokowi berkali-kali hanya menyebut bahwa keputusan akan disampaikan secepatnya.