Jokowi dan Parpol Koalisi yang Merongrong

KOMPAS.com – Hambar dan datar. Itulah pendapat banyak kalangan akan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam menangani perseteruan dua institusi yang kini saling menyandera yakni Kepolisian RI dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aktivis Migrant Care Anis Hidayah yang turut mendukung KPK setelah penetapan status tersangka terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bahkan menyindir presiden tidak lebih tegas dari pidato Ketua RT. "Pernyataan Jokowi tidak lebih tegas dari seorang ketua rukun tetangga (RT). Kita butuh seorang presiden, bukan petugas partai," ujar Anis di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/1/2015).


Anis merujuk pernyataan presiden yang meminta agar KPK dan Polri tetap  melakukan proses hukum secara obyektif. Perseteruan KPK dan Polri ini sebenarnya sudah mulai terasa saat KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka karena diduga memiliki rekening yang mencurigakan.

Perseteruan itu pula yang telah membuat Polri terbelah hingga isu pengkhianat pun menyeruak di tubuh korps Bhayangkara. Meski kondisi Polri sangat memprihatinkan, Presiden Jokowi tak juga bersikap.

Presiden juga tak bergerak menarik nama Komjen Budi Gunawan yang sudah terlanjur diajukan sebagai calon tunggal Kapolri di Dewan Perwakilan Rakyat. KPK bahkan mengeluarkan pernyataan yang cukup keras terhadap presiden dengan menyatakan nama Budi Gunawan sudah mendapat stabilo merah saat seleksi calon menteri.

Presiden pun akhirnya baru memberikan keputusan pada 16 Januari atau tiga hari setelah Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Setelah melakukan serangkaian pertemuan tertutup dengan KPK, perwakilan partai, hingga jenderal-jenderal polisi, Presiden Jokowi memutuskan memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri.

Di sisin lain, presiden juga menunda melantik Budi Gunawan hingga perkara kasusnya selesai. Sebagai gantinya, presiden menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kapolri.

Parpol koalisi kecewa
Semenjak itu, tekanan terhadap Presiden Joko Widodo yang diperkirakan akan berasal dari partai oposisi justru datang dari partai pendukung pemerintah. Keputusan Jokowi yang tidak jadi melantik Budi Gunawan yang merupakan orang dekat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu ternyata membuat partai banteng beserta rekan koalisinya, Partai Nasdem gerah.

PDI-P bahkan langsung menyatakan kekecewaannya. Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan meminta presiden untuk menghormati proses seleksi yang dilakukan DPR terhadap Budi. Sehingga, presiden perlu melantik terlebih dulu dan menon-aktifkan sementara.

"Sebenarnya sederhana, Presiden Jokowi jangan buat ngambang dengan kata-kata ditunda. Pastikan dong, (Budi) dilantik atau enggak," kata Trimedya, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Pernyataan keras juga terlontar dari Partai Nasdem yang mulai menyerang KPK. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara terang-terangan menunjuk adanya kejanggalan yang dilakukan KPK dalam penetapan status Budi Gunawan.

"Kalau Budi Gunawan tidak jadi tersangka, seakan dunia akan tiba-tiba runtuh. Pepatah orang Sumatera timur katakan, tidak ada kelambu kok goyang-goyang," ujar Surya, Rabu (21/1/2015).

Surya juga tidak peduli apabila kritiknya itu akan berdampak negatif bagi persepsi masyarakat. "Ada yang katakan kita jadi pro-korupsi, go to hell dengan itu! Nasdem tetap ingin konsisten untuk berantas korupsi," kata dia.

Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso mengakui dari semua parpol koalisi yang ada, mereka meminta agar Budi Gunawan tetap dilantik. Hanya PKPI, sebut Sutiyoso, yang meminta Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan.

Entah apa motif parpol koalisi itu membela Budi Gunawan habis-habisan dan melawan KPK. Namun, yang pasti bola panas semakin liar dimainkan PDI-P di saat Presiden Jokowi dalam keheningannya di balik kemegahan istana.

Bola panas dari Hasto
Pelaksana Tugas PDI-P Hasto Kristyanto kemudian membuat geger dengan membuka manuver politik Ketua KPK Abraham Samad yang mendekati PDI-P untuk menjadi calon wakil presiden.

Hasto bahkan sampai memeragakan gaya Abraham yang memakai masker dan topi saat bertemu elite PDI-P agar tidak  ketahuan orang lain. Hasto mencium adanya aroma balas dendam dalam penetapan tersangka Budi Gunawan yang dilakukan KPK.

Dia menduga Abraham sakit hati lantaran tidak dipilih sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Jokowi. Hasto juga menyebutkan Abraham telah menyadap ponselnya sehingga mengetahui bahwa penyebab Abraham gagal melaju bersama Jokowi adalah Budi Gunawan.  Budi diketahui sebagai salah satu suksesor yang akhirnya memuluskan langkah Jusuf Kalla menjadi calon wakil presiden Jokowi.

Ketika bola panas dilemparkan Hasto, Presiden Jokowi sedang sibuk dengan aktivitas kepresidenannya. Presiden Jokowi tengah berada di Istana Bogor pada 22 Januari lalu dan bertemu dengan bupati se-Sumatera.

Di dalam jumpa pers di sela-sela acara, Jokowi juga tidak seluwes biasanya. Dia hanya mau menjawab pertanyaan seputar pertemuan bupati. Saat wartawan bertanya ke topik lain, Jokowi langsung menyudahi jumpa pers dan memilih wartawan bertanya lebih lanjut ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Wartawan pun memburu Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Andi mengaku belum mengetahui pernyataan Hasto. Rasa terkejut sekaligus hati-hati terasa saat Andi berbicara. Sudah tentu pernyataan Andi ini akan sangat sensitif lantaran menanggapi manuver koalisi pemerintah sendiri.

Di dalam pernyataannya, Andi yang sempat menjadi tim 11 untuk mencari calon pendamping bagi Jokowi mengaku selalu menemui kesulitan bertemu Abraham karena Abraham tidak diperkenankan bertemu partai politik.

Drama Jumat keramat
Keheningan istana terus terasa hingga keesokan harinya. Jumat pagi, berita tak kalah mengejutkan langsung sampai ke istana. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka.

Presiden dituntut untuk segera bicara dan bersikap menanggapi aksi saling sandera yang terang-terangan dipertontonkan ke publik itu.

Di tengah-tengah pertemuan bersama para bupati, Presiden kemudian mendadak memanggil Ketua KPK Abraham Samad, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kabareskrim Irjen Budi Waseso, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno.

Dari pertemuan itu juga, Budi Waseso mengakui bahwa penangkapan Bambang Widjojanto tidak diberitahukan terlebih dulu ke Wakapolri. Inilah yang kemudian menjelaskan pernyataan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi yang membantah penangkapan Bambang pagi harinya mengutip pernyataan Badrodin melalui sambungan telepon.

Pertemuan maha penting itu akhirnya menghasilkan keputusan adanya janji Wakapolri kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menahan Bambang Widjojanto. Presiden Jokowi kemudian keluar bersama seluruh pejabat yang hadir dalam rapat dan memberikan keterangan pers.

"Saya meminta agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan. Dan menjalankan tugasnya masing-masing," kata Jokowi.

Pernyataan itu jelas tak memenuhi harapan publik. Nada kekecewaan pun langsung terdengar dari seluruh pendukung KPK yang berkumpul di kantor badan anti korupsi itu di Jalan HR Rasuna Said. Mereka membentang nada protes “Di Mana Presiden?”.  

Lepas dari tekanan
Dari serangkaian peristiwa di atas sangat jelas terlihat tekanan demi tekanan dirasakan Presiden Jokowi utamanya justru datang dari partai koalisinya sendiri. Semakin lama presiden diam terhadap suatu isu politik dan hukum, semakin liar isu yang berkembang. Obrolan dengan orang-orang dalam istana pun memunculkan kekhawatiran itu.

Meski Jokowi masih dikelilingi orang-orang idealis yang kini duduk di jajaran pembantu “layar belakangnya”, namun tekanan politik terlalu kuat menyerbu Jokowi dari partai koalisi. Salah satu orang dalam istana menyebutkan Jokowi kini masih bergulat dan mencari cara terbaik untuk mengelola partai koalisinya itu.

Pengamat politik dari Universitas Pajajaran Muradi mengungkapkan, Jokowi memang bukan milik partai, namun mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap membutuhkan dukungan partai politk dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Saat Jokowi memutuskan tidak melantik Budi Gunawan, sebut Muradi sudah pasti dinamika politik yang terjadi akan sangat luar biasa. “Ini bisa jadi jebakan batman. Di satu sisi, oleh partai dianggap tidak perjuangkan partai. Di sisi lain, publik juga merasa Jokowi tidak memperjuangkan publik,” ucap Muradi.

Setiap pilihan yang ada, lanjut dia, akan memberikan pilihan yang tetap menimbulkan dampak yang negatif bagi Jokowi. Namun, Muradi mengapresiasi sikap yang diambil presiden dalam kasus Bambang Widjojanto.

Dia menilai keputusan presiden sudah tepat dengan tidak ikut campur dalam proses hukum yang ada dan menyerahkannya kepada KPK dan Polri.

“Itu menandakan presiden tengah berusaha melokalisir bahwa kasus itu hanya untuk kasus hukum dan biarlah KPK dan Polri yang menanganinya. Ini juga membuat tidak banyak partai politik merespon soal ini, karena saya rasa mereka pun masih menunggu,” imbuh Muradi.

Namun, secara politik, Muradi menilai presiden perlu memperbaiki pendekatannya kepada partai politik koalisi. “Harus ada pendekatan yang berbeda dari presiden Jokowi dalam mengelola partainya sehingga tidak terus seperti ini,” ucap dia.

Di sisi lain, Presiden Jokowi sepertinya juga perlu mendengarkan suara dari pihak ketiga yakni golongan non-partai. Mereka yang membantu Jokowi memobilisasi massa dengan harapan akan adanya perubahan.

Mereka yang menamakan diri sebagai “Relawan Dua Jari”. Atau mereka yang tak berkubu namun geram akan segala permainan kotor yang ada di negeri ini. Jokowi memang petugas partai, tapi jangan lupa dia jelas bukan lagi milik partai. Sejak dilantik 20 Oktober 2014 lalu, Jokowi adalah milik rakyat Indonesia.

Sebuah status Facebook Ade Armando, dosen komunikasi Universitas Indonesia pun mungkin bisa menyentil orang nomor satu negeri ini. “Hari-hari ini Pak Jokowi menghadapi cemberutnya Mega, JK, Surya, Rini, dan politisi-politisi dodol. Tapi di luar istana, jutaan rakyat tersenyum,” tulis Ade pada 17 Januari lalu usai Presiden Jokowi mengambil keputusan menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan.