Aria Bima: Harus Ada Efek Jera untuk Mafia Beras

SOLO, KOMPAS.com - Desakan bagi pemerintahan Joko Widodo untuk menindak tegas para mafia beras mulai bermunculan dari berbagai tokoh politik. Salah satunya anggota Komisi VI DPR RI, Aria Bima, saat menjalani masa reses di Solo, Jawa Tengah.

Di hadapan para wartawan, Aria Bima mendesak Presiden Joko Widodo harus melakukan pengawasan ketat di setiap tahapan distribusi beras, mulai dari Bulog hingga ke pengecer karena rentan permainan para mafia beras.

Politisi PDI-P tersebut menganggap saatnya Presiden Jokowi memberikan efek jera kepada para mafia beras yang membuat sengsara petani dan rakyat. Aria Bima mengakui adanya permasalahan di distribusi beras yang membuat harganya naik hingga Rp 12.000 per kilogram. Padahal, kata dia, stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) sekitar 1,2 juta ton, masih mencukupi untuk kebutuhan rakyat.

"Stok berasnya itu saat ini sekitar 1,2 juta, itu kan cukup, tapi harga kok bisa naik, itu masalahnya di distribusi," katanya, Selasa (24/2/2015).

Aria menyoroti adanya permainan di tingkat distribusi oleh para penimbun atau kartel beras di Indonesia. Ia pun mengingatkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memberikan efek jera kepada mafia beras tersebut dengan melibatkan aparat kepolisian.


"Sudah ada identifikasi, karena kita melakukan fungsi pengawasan bersama Dirjen Pengawasan Barang dan Jasa, sudah mengendus adanya permainan faktor mafia distribusi pangan ini. Karena ini ranah tindakan hukum, maka kita ajak aparat hukum agar secara maksimal menerapkan efek jera kepada pelaku dengan sanksi hukum. Ini sudah kita tekankan kepada pemerintah Joko Widodo lewat rapat di Komisi VI," katanya.

Aria menambahkan, pemberantasan mafia beras tidak akan behasil tanpa keseriusan pemerintah, khususnya Departemen Perdagangan untuk menindak secara hukum para pelaku. Aria Bima juga menambahkan bahwa dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir ini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terkait oknum penimbun beras. Oleh karena itu, menurut dia, Joko Widodo harus mampu mewujudkan Nawa Cita untuk melindungi rakyat dari para mafia pangan dan mafia lainnya yang merugikan rakyat.

"Yang perlu dilakukan adalah memutus rantai distribusi sehingga para mafia dapat diberantas, khususnya distribusi beras, seperti Menteri Susi memberantas mafia ikan," tandasnya.