Ahok: Orang Jakarta Kaya-kaya, Bukan Penuntut

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim program unggulan tidak terhambat dengan kisruh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI. Menurut dia, warga Jakarta tidak peduli pemerintah daerahnya memiliki anggaran atau tidak.

Yang terpenting, seluruh permasalahan menahun, seperti macet, banjir, dan sampah, bisa teratasi. 

"Sekarang kita bicara jujur saja, selama ini (hubungan) kami dengan mereka (DPRD) baik-baik, program jalan enggak sih di DKI? Orang DKI kaya-kaya, enggak menuntut macam-macam, yang penting mengurus izin beres, sampah beres, santai sajalah," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (24/2/2015).

Selain itu, Pemprov DKI juga bisa menggunakan anggaran mendahului untuk pembiayaan program-program mendesak dan rutin. Anggaran mendahului itu dapat digunakan hingga 60 hari sejak jalannya anggaran, yakni pada 1 Januari 2015.


Jika hingga batas akhir penggunaan anggaran mendahului, APBD masih belum cair, lanjut dia, maka Pemprov DKI dapat menggunakan APBD tahun 2014 lalu. [Baca: Ahok: 100 Persen Anggota DPRD Ajukan Hak Angket Juga Tak Apa-apa]

Menurut dia, sudah ada dasar hukum untuk penggunaan anggaran mendahului dan tahun sebelumnya. Pengeluaran daerah yang diperbolehkan menggunakan anggaran mendahului adalah gaji dan tunjangan PNS, gubernur, dan wakil gubernur.

Kemudian pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD); honor pegawai tidak tetap; pembayaran telepon, air, listrik, dan internet (TALI); gas; jasa kebersihan; dan anggaran darurat untuk korban bencana alam. 

Hanya saja, lanjut dia, anggaran mendahului hanya dialokasikan untuk pembayaran gaji pokok, bukan untuk TKD statis dan dinamis. "Makanya, tafsiran itu yang kami belum tahu. Tergantung Menteri Dalam Negeri (Mendagri)-lah sekarang. Tungguin saja sudah," kata Ahok, sapaan Basuki.

---